Islam Memandang Politik

Radar Banten, 11 Agustus 2014

“Dalam suratnya kepada Malik Ashtar itu, Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah berpesan, Jangan kaujadikan dirimu laksana binatang buas lalu menjadikan mereka sebagai mangsamu. Mereka itu sesungguhnya hanya satu diantara dua: saudaramu dalam Agama atau makhluk Tuhan seperti dirimu sendiri”.

Suatu hari, sebagaimana Abdul Warits meriwayatkannya dari Abu Amru bin al-Ala’ dari ayahnya, ia berkata, “Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah berkata dalam khutbahnya, ‘Wahai sekalian manusia, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Aku tidaklah mengambil harta kalian sedikit maupun banyak kecuali ini.’ Kemudian beliau mengeluarkan botol kecil berisi parfum dari saku bajunya lalu beliau berkata, ‘Ad Dihqaan menghadiahkan ini untukku.’ Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zurair al Ghafiqi, ia berkata, “Kami datang menemui Ali pada hari ‘Iedul Adha. Lalu beliau menghidangkan khazirah (daging yang diiris kecil-kecil) kepada kami. Kami berkata, ‘Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, alangkah baik bila engkau hidangkan kepada kami bebek dan angsa ini. Karena Allah telah menurunkan kebaikan yang sangat banyak.’ Ali berkata, ‘Wahai Ibnu Zurair, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Tidak halal bagi khalifah mengambil bagian dari harta Allah (maksudnya harta baitul mal) kecuali dua piring saja. Satu piring untuk ia makan bersama keluarganya dan satu piring lagi untuk ia berikan kepada orang lain.” (Ibnu Asaakir dalam Tarikh Dimasyq 12/373-374 dan Imam Ahmad dalam al Musnad, 1/78).

Memang, sebagaimana Rasulullah, Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah dikenal sebagai pemimpin yang zuhud dan bersahaja. Ad Dajili (1379:135), contohnya, sebagaimana dikutip Afifah Ahmad dalam tulisannya yang berjudul Konsep Ekonomi Nahjul Balaghah, meriwayatkan bahwa “Suatu hari di masa kepemimpinan Imam Ali as, saudaranya yang bernama Aqil datang mengunjunginya. Saat itu udara begitu panas, keduanya berbincang di teras rumah, menghadap ke arah keramaian pasar. Tibalah saat makan malam, hanya ada roti kering dan garam. Jauh dari dugaan Aqil yang mengira akan makan besar dijamu oleh khalifah muslim negeri itu.  Tibalah saat Aqil harus mengutarakan maksud kedatangannya, ia berharap saudaranya dapat melunasi hutangnya yang cukup besar melalui kas negara. Imam Ali as sangat ingin membantunya, “Tapi tidak dengan uang kas negara” katanya tegas. Andai saja aku memiliki simpanan cukup, tentulah semuanya akan kuberikan. Aqil kecewa dan terus mendesak. 

Setelah dialog panjang, akhirnya Imam Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah berkata padanya: “Karena Engkau terus mendesak dan tidak mau mendengarkan pendapatku. Aku menyarankan sesuatu yang dapat melunasi hutangmu. Lihatlah kotak uang di pasar itu, saat pasar sepi, ambilah!” Mendengar itu Aqil pun sangat terkejut, lalu ia balik bertanya “Mengapa Engkau menyarankan kepadaku untuk mencuri uang pedagang yang seharian bekerja keras?” Imam Ali Karramallahu Wajhah pun menjawab: “Lalu, bagaimana bisa Engkau mendesakku untuk mencuri uang seluruh rakyat negeri ini?” Apa yang dinarasikan dan diriwayatkan oleh Ad Dajili tersebut tak ragu lagi telah menyuguhkan kepada kita teladan agung di mana akhlaq dan politik merupakan satu kesatuan yang integral. Islam sendiri memang tidak pernah mengajarkan pemisahan antara akhlaq dan politik, sebagaimana kesalehan pribadi seorang muslim juga mesti termanifestasikan dalam kesalehan sosial atau seimbangnya antara yang mahdhah dan yang ghayru mahdhah.

Pesan Ali Bin Abi Thalib lainnya yang tak kalah berharganya adalah saran dan nasehatnya kepada Malik al Asytar, yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Mesir di bawah kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah sendiri: “Sesungguhnya keadaan orang-orang baik dapat diketahui dari penilaian yang diucapkan oleh kebanyakan rakyat awam. Maka hendaknya kaujadikan amal-amal saleh sebagai perbendaharaanmu yang paling kausukai. Untuk itu, kuasailah hawa nafsumu dan pertahankanlah dirimu dari segala yang tidak dihalalkan bagimu. Sikap seperti itu adalah yang paling adil bagi dirimu, baik dalam hal yang disukai ataupun yang tidak disukai. Insafkanlah hatimu agar selalu memperlakukan semua rakyatmu dengan kasih sayang, cinta dan kelembutan hati. Jangan kaujadikan dirimu laksana binatang buas lalu menjadikan mereka sebagai mangsamu. Mereka itu sesungguhnya hanya satu diantara dua: saudaramu dalam Agama atau makhluk Tuhan seperti dirimu sendiri”.

Islam Agama Integral

Islam tidak mengenal pemisahan antara yang sakral dan yang profan, antara akhlaq dan politik, sebab kesemuanya bersifat integral sebagaimana spirit dan ajaran monotheisme Islam itu sendiri. Saya kira, meski bertaut waktu yang jauh dengan Rasulullah dan Imam Ali Karramallahu Wajhah seperti yang telah dicontohkan, Imam Khomeini juga menegaskan pentingnya integrasi antara politik dan akhlaq ini. Dengan meminjam langsung bahasa Ahmad Fadhil dalam tulisannya berjudul Imam Khomeini, dari Revolusi Hingga Nuklir, Ayatullah Khomeini memandang bahwa dalam Islam, politik tidak sekadar mengatur dan memerintah negara dan masyarakat serta memberikan servis dan fasilitas bagi mereka, melainkan juga melatih dan mengembangkan kemampuan jiwa dan sumber daya manusia atau warga negara. Dalam pengertian ini, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ali Karramallahu Wajhah, “Politik adalah pekerjaan yang paling mulia.” Kemuliaan politik ini tak lain bersumber dari subjek utama politik itu sendiri yang menurut spirit dan doktrin Islam adalah mendidik jiwa masyarakat untuk menjalankan ajaran-ajaran kebaikan. Di sini, hak pemerintahan sesungguhnya adalah milik Allah. Namun, untuk mengatur manusia, maka diperlukan manusia juga. Singkatnya, jantung politik adalah melatih jiwa manusia.

Refleksi Kita Bersama

Berdasarkan spirit, nilai-nilai, dan doktrin Islam seperti yang telah diilustrasikan itu, agaknya barangkali kita perlu menengok kehidupan politik kita dan bagaimana kita memandang politik itu sendiri, yang belakangan telah sama-sama kita tahu dan kita rasakan: memprihatinkan. Di mana kita juga sama-sama merasa prihatin ketika politik yang hanya dipahami dan dimaknakan hanya sekedar hiruk-pikuk memperebutkan kekuasaan, namun setelahnya acapkali gagal menggunakan kekuasaan itu sendiri untuk menciptakan kemajuan dan kebaikan bersama. Selama ini kita memahami dan mempraktekkan politik hanya sebagai arena transaksional dan modus-modus manipulasi, seperti politik uang, demi meraih suara terbanyak, tanpa dibarengi oleh keinginan yang baik dan tulus untuk menciptakan progress setelah kekuasaan diraih.

Dalam hal ini, sebagaimana dikeluhkan Ignas Kleden dalam tulisannya yang berjudul Indonesia Setelah Reformasi, ternyata politik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi tidak mengalami perubahan apa pun. Bersamaan dengan itu, lanjut Ignas Kleden, orientasi utama dalam realpolitik Indonesia melulu yang terpusat dan senantiasa disibukkan pada usaha memperebutkan kekuasaan atau power building dan bukannya pada efektivitas penggunaan kekuasaan atau the use of power itu sendiri. Sementara itu di sisi lain, demikian Ignas Kleden melanjutkan, dalam analogi dengan perkembangan ekonomi, maka politik Indonesia sebagian besarnya lebih sering berkutat pada politik mikro dan mengabaikan pergeseran-pergeseran dan hubungan-hubungan dalam politik makro. Singkatnya, real-politik Indonesia senantiasa disibukkan pada hiruk-pikuk politik yang tidak produktif, lebih banyak menghamburkan uang demi perebutan kekuasaan, sembari tidak memiliki visi yang jelas untuk menjelmakan dirinya sebagai bangsa yang memiliki paradigma ekonomi dan politik ke masa depan.

Tepat dalam hal itulah, sangat relevan sekali apa yang pernah dikatakan Bung Karno: “Barang siapa punya imajinasi terhadap masa depan, maka dialah yang akan dimenangkan oleh sejarah”. (Sulaiman Djaya)