Indonesia dalam Konteks Ekonomi Politik Global

10 Tahun Pasca Orde Baru

Oleh Poppy S. Winanti (International Relations - Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada)

Cukup banyak kalangan yang berkeluh-kesah bahwa reformasi selama 10 tahun ini tidak menghasilkan perubahan yang signifikan baik bagi proses demokrasi maupun kesejahteraan bangsa. Berangkat dari pijakan yang berbeda, tulisan ini justru dilandasi dengan asumsi bahwa kemandekan, kebuntuan, atau jalan di tempatnya proses reformasi yang telah berjalan selama 10 tahun sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan. Karena jika ditelusuri lebih jauh, capaian proses reformasi yang seadanya semestinya sudah bisa diprediksi sejak awal. Ada dua argumen yang akan dibangun dalam tulisan ini. Pertama, runtuhnya rejim Orde Baru tidak disertai dengan perubahan yang fundamental dalam fondasi struktur ekonomi dan politik Indonesia yang kapitalistik. State capitalism yang berkembang pada masa Orde Baru hanya sekedar bertransformasi menjadi apa yang disebut Hadiz dan Robison (2004) sebagai private oligharcic capitalism. Kedua, membicarakan Indonesia tidak bisa dilakukan dalam ruang yang kosong dan menafikan konstelasi ekonomi dan politik global yang melingkupinya. Kemunculan maupun berakhirnya Perang Dingin, serta berkembangnya gagasan neo-liberal sebagai resep kebijakan ekonomi politik yang diusung institusi internasional perlu dicermati untuk memahami apa yang berlangsung di negeri ini.

Jika menilik sejarah perkembangan Indonesia, jatuhnya rejim Soekarno dan proses lahirnya Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari konteks Perang Dingin yang tengah berlangsung. Soekarno dengan ide nasionalisme ekonominya, dalam kaca mata Barat dianggap berpotensi menjadi ganjalan bagi kepentingan AS dan aliansinya dalam era Perang Dingin tersebut. Karenanya, AS sangat berkepentingan agar Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lebih bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Meskipun dalam buku-buku sejarah Indonesia tidak pernah dijelaskan secara resmi keterlibatan pemerintah AS (maupun Inggris) dalam kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, namun cukup banyak riset yang menunjukkan fakta sebaliknya (Johnson, 2000; Pilger, 2003). Naiknya Soeharto jelas membukakan pintu bagi pemilik modal asing untuk mulai mengeksploitasi kekayaan alam dan potensi pasar yang menjanjikan dari bangsa ini. Tanpa membuang waktu terlalu lama, pada tahun 1967, rejim yang baru lahir tersebut mengeluarkan UU No 1 tentang Penanaman Modal Asing. Kelahiran UU inilah yang menjadi salah satu batu pijakan awal bagi proses liberalisasi ekonomi di negeri ini. Dalam konteks ini, film arahan John Pilger, jurnalis asal Australia, “The New Rulers of the World” (2001) cukup gamblang menggambarkan bagaimana sebuah negara—dalam hal ini Indonesia—yang semestinya berdaulat menjadi sekedar arena pembagian rejeki ekonomi bagi para pemilik modal asing (1).

Dengan kerangka berpikir yang sama, kejatuhan Soeharto perlu dipahami dalam situasi dunia internasional yang tengah berubah yang telah memasuki era pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin sejak awal tahun 1990-an, disebut-sebut sebagai lambang kemenangan ideologi kapitalis dan semakin terbukanya jalan bagi pencangkokkan agenda-agenda neo-liberal secara global. Dalam kondisi semacam ini, kebijakan liberalisasi yang diambil Soeharto dan termanifestasi dalam wujud state capitalism, tidak lagi dapat ditolerir. State capitalism yang pada awalnya dibiarkan berkembang dan bahkan mendapat dukungan mulai menjadi sorotan. Seperti dikemukakan Hadiz dan Robison (2005) pada masa Perang Dingin, demi kepentingan strategis dan keamanan AS (serta para sekutunya) yang membutuhkan kestabilan politik dan kelanggengan rejim di Indonesia, aliran modal maupun keuangan tetap dialirkan ke Indonesia yang menganut state capitalism dengan karakter predatoriknya. Namun, state capitalism yang kental dengan intervensi negara semacam ini kemudian dianggap tidak lagi sejalan dengan arus finansial dan perdagangan yang makin terintegrasi di tingkat global di era pasca Perang Dingin. Sehingga terlalu gegabah kiranya untuk memahami kejatuhan rejim Orde Baru semata-mata karena keberhasilan gerakan demokratisasi di dalam negeri dan melepaskannya dari konstelasi ekonomi dan politik global. Kejatuhan rejim Orde Baru perlu dimaknai sebagai bentuk kegagalan rejim Orde Baru tidak hanya dalam membendung tuntutan demokratisasi di dalam negeri namun sekaligus juga kegagalannya dalam membentengi diri dari desakan integrasi ekonomi politik di tingkat global.

Kejatuhan Soeharto karenanya perlu dicermati sebagai proses transisi dari state capitalism menuju semakin terintegrasinya Indonesia dalam sistem ekonomi kapitalis yang neo-liberal. Dalam pandangan kaum neo-liberal, krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia dan Asia Timur pada umumnya, disebut-sebut sebagai buah dari praktek state capitalism. Para pengusung gagasan neo-liberal ini percaya bahwa krisis berakar dari sejumlah kebijakan pemerintah yang mendistorsi berlakunya mekanisme pasar (4). Seperti misalnya, kebijakan nilai tukar tetap, monopoli Negara melalui berbagai perusahaan milik Negara, maupun hubungan bisnis-pemerintah dalam kebijakan industri yang melahirkan moral hazard problem (Haggard, 2000). Diagnosis penyebab krisis semacam inilah yang berkembang di kalangan pengambil kebijakan di IMF yang tentu saja berpengaruh pada resep-resep macam apa yang kemudian diterapkan untuk memulihkannya.

Melalui LoI dan Memorandum of Financial and Economic Policies dengan IMF yang harus ditandatangani oleh pemerintah Indoensia menjelang dan sesaat setelah keruntuhan Orde Baru (1997, 1998, 1999, 2000), Indonesia semakin jauh meliberalisasi sektor perdagangan dan finansial. Privatisasi, deregulasi, reformasi sektor perbankan, idependensi Bank Indonesia, merupakan beberapa resep kebijakan ekonomi yang dipersyaratkan oleh IMF. Sementara, gagasan-gagasan akuntabilitas, transparansi, good governance, maupun desentralisasi kebijakan melalui otonomi daerah diinjeksikan sebagai resep reformasi yang harus diterapkan di bidang politik. Kesemuanya dalam pandangan IMF dan Bank Dunia ditujukan untuk mewujudkan pemerintah yang lebih efisien dan menghilangkan rent-seeking yang merupakan penyakit yang tumbuh subur pada masa berkembangannya state capitalism. Namun, jika dibaca lebih kritis, perubahan-perubahan yang diusung sesungguhnya merupakan upaya untuk menciptakan struktur politik yang diperlukan guna melayani kepentingan pasar bebas.

Cerita selanjutnya kemudian sudah bisa ditebak. Pasca kejatuhan Soeharto yang terjadi adalah justru kian mengguritanya gagasan neo-liberal ke dalam desain kebijakan ekonomi dan politik dalam negeri. Proses politik dan perubahan kebijakan yang menyertai beberapa kali pergantian kepemimpinan di era pasca Orde Baru justru memantapkan jalan bagi semakin terjebaknya Indonesia lebih jauh ke dalam sistem ekonomi global yang kapitalistik. Ini bisa dicermati dari berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Beberapa kali kenaikan harga BBM, dibukanya keran impor bagi produk-produk pertanian strategis, dikeluarkannya UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan segelintir contoh kemenangan gagasan neo-liberal dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, monopoli ekonomi yang dulunya berada di tangan negara, kini justru jatuh ke tangan segelintir kelompok bisnis yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan liberalisasi ekonomi (Robison, Rodan, dan Hewison; 2002). Sementara itu, alih-alih menuju demokrasi yang terkonsolidasi, reformasi politik yang bergulir justru terjebak dalam money politics dan melicinkan jalan bagi kepentingan korporasi dan oligarkhi bisnis warisan Orde Baru untuk kian memantapkan posisi mereka (Hadiz, 2000).

Dengan pemahaman semacam ini, terlalu muluk kiranya untuk mengharapkan sebuah perubahan yang signifikan sekalipun rejim otoriter Orde Baru telah wafat 10 tahun yang lalu. Karena pada kenyataannya fondasi struktur ekonomi politik di Indonesia pasca Orde Baru tidak mengalami perubahan yang berarti. Keruntuhan Orde Baru tidak dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi politik yang dicirikan dengan akumulasi kapital yang terpusat di tangan segelintir kelompok. Lebih jauh, runtuhnya Orde Baru juga tidak disertai dengan perombakan struktur birokrasi yang rente atau kehancuran koalisi yang terbangun antara pemegang kekuasaan dan kelompok bisnis. Namun, berbeda dengan posisi yang diambil oleh Hadiz dan Robison (2004) yang percaya bahwa kemunculan private oligarchic capitalism merupakan gambaran sulitnya penerapan gagasan neo-liberal di Indonesia. Sebaliknya, tulisan ini justru berargumen bahwa kemunculan private oligarchic capitalism merupakan buah dari kegagalan implementasi dari resep-resep neo-liberal dalam mengatasi krisis di Indonesia. Oleh karenanya, kemandekan dan kebuntuan proses reformasi perlu dipahami pula sebagai ketidakmampuan bangsa ini keluar dari jebakan sistem kapitalis global. Sehingga, jika mengharapkan hasil yang lebih optimal dari proses reformasi, perlu ada perubahan yang lebih mendasar—dan tidak sekedar artifisial—yang dapat membongkar struktur ekonomi politik yang kapitalistik di Indonesia.

Endnotes:

(1) Dalam film tersebut digambarkan misalnya pada bulan November 1967, diselenggarakan konferensi 3 hari di Jenewa untuk membicarakan masa depan ekonomi Indonesia yang disponsori oleh the Time-Life Corporation. Konferensi yang dipimpin oleh David Rockefeller tersebut dihadiri oleh sejumlah korporasi asing ternama asal AS dan Eropa yang bergerak di berbagai sektor seperti perusahaan minyak, perbankan, otomotif, industry kimia, elektronik, dll
 

(2) Berbeda dengan kaum neo-liberal yang melihat krisis ekonomi 1997 sebagai akibat dari government failures, para pengusung developmental state model justru melihat krisis terjadi akibat dari market failures. Artinya, struktur finansial internasional yang tidak stabil dan sangat diwarnai oleh perilaku para spekulan yang kerap tidak dapat diprediksi merupakan sumber utama dari krisis yang terjadi. Dalam kondisi struktur internasional semacam ini, kebijakan liberalisasi financial yang diterapkan oleh negara-negara Asia Timur telah menyebabkan Negara-negara tersebut menjadi sangat rentan. Oleh karenanya, untuk mengatasi maupun mencegah agar krisis tidak terluang kembali, restrukturisasi institusi di tingkat domestic perlu dibarengi dengan perombakan pada struktur finansial di tingkat global (Wade dan Veneroso, 1998).

Daftar Pustaka

Hadiz, Vedi R. (2000). ‘Retrieving the Past for the Future? Indonesia and the New Order Legacy’. Southeast Asia Journal of Social Science, Volume 28 Number 2, p. 10 – 33.

Hadiz, Vedi R. And Richard Robison. (2005), ‘Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: the Indonesian Paradox. The Journal of Development Studies, Vol. 41 No. 2 February, p. 220 -241.

Haggard, Stephan. The Political Economy of the Asian Financial Crisis. Washington D.C.:Institute for International Economics, 2000.
 

Johnson, Chalmers. (2000), Blowback, the Costs and Consequences of American Empire, New York: Henry Halt and Company.

Robison, Richard and Vedi R. Hadiz (2004), Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge.

Robison, Richard, Garry Rodan and Kevin Hewison. (2002). ‘Transplanting the Regulatory State in Southeast Asia: a Pathology of Rejection’. Working Paper Series No. 33, Southeast Asia Research Centre.

Wade, Robert and Frank Veneroso. (1998), 'The Asian Crisis: The High Debt Model Vs. The Wall Street-Treasury-IMF Complex', New Left Review, March-April, Working Paper No. 128, Russell Sage Foundation

(Tulisan disampaikan pada diskusi online “Satu Dekade Reformasi: Sudahkah Membawa Kesejahteraan?” yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah United Kingdom, 2 Maret 2008. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Eric Hiariej dan Victor Yasadhana atas komentar dan sarannya untuk draf awal tulisan ini)

Demokrasi Sosial

Oleh James Petras

Rebelión

Ketika saya masih muda, seorang guru ilmu sosial di SMU saya, seorang lelaki yang bijak dan berani (waktu itu sekitar awal 1950an) secara menggebu-gebu mempertahankan gagasan “Third Way”. Dia merupakan pembela gagasan demokrasi sosial yang kukuh sekaligus membenci tirani komunisme dan kapitalisme yang biadab. Bagi seseorang yang tumbuh dan hidup dalam kota industri yang jorok, sebelah utara sedikit dari kota Boston, demokrasi sosial merupakan seperangkat kepercayaan yang memiliki daya tarik, meskipun sebagian orang dibingungkan oleh kenyataan-kenyataan (tentang demokrasi sosial) yang tak memadai. Tak seorang pun, benar-benar mempertanyakan gagasan demokrasi sosial, tetapi kadang-kadang sebagian dari kita akan mempertanyakan pertanyaan yang nyeleneh.

”Kenapa?, tanya seseorang yang paling pintar dan cerdas di kelas kami, “Inggris, yang katanya memiliki pemerintahan buruh demokrasi sosial, mendukung AS dalam melawan Rusia, meskipun ia mengikuti Third Way?”

Guru tercinta kami melepaskan kacamatanya, berdiri dan melangkah ke depan lalu mulai berbicara. “Itu pertanyaan yang baik jika kita hidup dalam dunia yang sangat ideal. Tetapi dalam dunia nyata, kita harus menentukan pilihan-pilihan praktis, dan jelas bahwa demokrasi sosial lebih memiliki kesamaan dengan demokrasi kapitalis ketimbang totalitarianisme komunis,” ujarnya sambil berdehem. “Kadangkala, demokrasi sosial harus melakukan sekian kompromi. Sesuatu yang taktis, tentu saja, tetapi itu semua demi memperoleh tujuan utama yaitu kebebasan dan kesamaan untuk semua.”

Di lain kesempatan, ketika berbicara tentang peran vital yang dimainkan oleh demokrasi sosial dalam menciptakan perdamaian dunia, guru tersayang kami ditanya apakah demokrasi sosial Eropa menyokong Perang Korea.

“Ya tentu saja, AS-lah yang berkuasa…dan Dewan Keamanan juga. Demokrasi sosial tidak melawan perang yang adil; ia hanya menentang perang yang tak adil–seperti invasi Korea oleh orang-orang Korea. Orang-orang Korea Utara menyerang Korea Selatan.”

Dia kemudian dengan penuh semangat dan sejelas-jelasnya mendefinisikan perbedaan antara perang yang adil dan tak adil, meskipun beberapa murid kelas pekerja-utamanya mereka yang terkena wajib militer setelah lulus, tidak terlampau memperhatikan, tidak seperti murid yang terpandai dan tercerdas, yang memakai dasi dan hendak melanjutkan ke univeritas; mereka tampak menyimak dan terkesan dengan pengetahuannya.

Kemudian aku menghadapi hidup dengan latarbelakang kemampuan praktis, yaitu sebuah pendidikan klasik yang sekarang diberi nama “humaniora.” Setelah lulus dari universitas, saya beranjak ke dunia bisnis, dan kerapkali menjalankan bisnis di luar negeri dan domestik. Saya hanya punya waktu sedikit untuk mengikuti aajaran-ajaran Third Way dari guru favorit SMU saya, meskipun saya sepenuhnya tidak dapat melupakan ajaran moralnya tentang “masyarakat yang baik”. Namun dalam kehidupanku kelak, khususnya pada awal 1990’an, bisnis mengantarkan saya ke Eropa Timur dan Rusia.

Suatu kali, saya makan siang dengan pejabat senior Czech, yang kelihatannya sangat terdidik (Saya percaya bahwa dia adalah peraih gelar pertama dalam MBA yang dibiayai oleh Soros Foundation) dan berwawasan luas sebagaimana “Tuan Presiden”nya (Saya tak yakin bahwa yang dia maksudkan dengan istilah tersebut sebagai rasa kasih atau justru sebuah sisnisme) yaitu Vaclav “Grovel” Havel (sebagaimana para penasehat presiden sering menjulukinya, karena dia selalu bicara muluk-muluk tetapi sepenuhnya menjilat pihak Washington.) saat itu adalah minuman kita yang ketiga kalinya, saya memberanikan diri bertanya padanya tentang apa yang dia maksud sebagai “Third Way”.

“Kau tahu, itu ide yang cemerlang,” ujarnya sembari tersenyum. “Kita bahkan punya versi tersendiri. Kami mengombinasikan antara pengambilalihan ekonomi ala Jerman dengan pengambilalihan instalasi militer ala Amerika- kami menciptakan Third Way versi Czech dengan mengkombinasikan dua hal ekstrem itu, menjadi klien bagi AS dan pengikut setia Berlin: Kami adalah budak keduanya.” Dia menyunggingkan senyum yang penuh arti dan sinar matanya berbinar, “Third Way itu baik untuk bisnis.”

Pada pertengahan sore itu, aku mengingat kembali guru lama saya yang berbicara tentang tenaga kerja penuh, pusat kesehatan masyarakat umum dan berbagai tawaran-tawaran kesejehteraan lainnya. Aku bertanya pada kolega Czech-ku, apakah Negara Kesejahteraan adalah bagian dari Third Way versi Czech.

Dia mengambil nafas dalam, “Itu bukan Third Way. Itu adalah Old Way (Jalan Lama). Jalannya kaum komunis. Selama lebih dari setengah abad, mereka mencoba memperlakukan kita untuk hidup laiknya seekor semut, kerja lalu tidur. Mereka menghalangi inisiatif individual dan keahlian-keahlian Barat. Mereka itu bukan “Third Ways”, kamu mau ikut dengan Komunis atau dengan Barat.” Dia menahan kantuknya. Saya pikir saat itu memang waktunya untuk istirahat. “Sebelumnya, kau tahu, di bawah negara kesejahteraan para buruh berpura-pura untuk bekerja dan kami berpura-pura untuk membayar mereka.” Dia tergelak. Lalu aku tidak meneruskan penyelidikanku terhadap gagasan Third Way yang telah memperoleh makna baru, atau dirubah dalam sintesis ‘Grovel’ tentang klientilisme ganda tersebut.

Namun saya sekarang tergelitik oleh gagasan ‘Third Way’. Saya terkenang kembali pada masa-masa remaja saya ketika belajar, dan pada nilai-nilai tertinggi saya. Dalam perjalanan kembali US, saya mampir di London, untuk bertemu dengan seorang bankir senior dari Barcleys untuk mendiskusikan pelbagai persoalan keuangan.

Selepas jam-jam sibuk, dia mengundang saya untuk minum di kafe pribadinya. Yang membuat saya begitu terkejut adalah bankir tersebut telah berubah menjadi pengikut Demokrasi sosial, anggota “New Labor”, dan sebagai kepala keuangan lokal di kota London.

“Sungguh James, kamu sudah tidak tertarik lagi dengan politik Inggris sejak dekade yang lalu, bukan?” Dia memiliki cara untuk menyindir dengan cara halus seakan-akan saya merupakan seorang pebisnis AS yang tak berpengetahuan.

“Ya saya kira, sebuah partai buruh, itu terdiri dari para buruh bukan para bankir.” Saya berusaha untuk menutupi kekalahan saya.

“Oh ya? Kami para penasehat keuangan investor juga adalah ‘pekerja'; bahkan kami bekerja beberapa jam lebih lama daripada kalian semua, atau, sebutlah pekerja manual. Saya harap kau mengerti pada fakta bahwa Partai sekarang diberi nama ‘New Labor’, kami telah melampaui segala omong kosong tentang status kelas, kami adalah partai inklusif sekarang. Partai orang-orang ahli.” Dia menirukan gaya sorang guru ilmu sosial di SMU.

“Kamu masih ikut ‘Third Way?” Saya bertanya dengan agak putus asa.

“Tentu saja. Penulis pidato Tony menguraikan buku tentang ‘Third Way’ yang menyediakan keterangan ideologis untuk kebijakan-kebijakan kami.”

“Jadi kau masih berharap pada pelayanan kesehatan publik, ekonomi campur, tanpa pengangguran?” saya pikir pada saat itu akhirnya saya telah menyentuh pokok pembicaraannnya.

“Ya Tuhan, enggaklah! Kami telah melempar potongan ideologis itu ke dalam tong sampah. New Labor bertindak untuk manajemen publik-privat dalam sistem kesehatan dan membuat negara keluar dari urusan ekonomi sehingga kemampuan wirausaha dapat tampil dengan bebas. Tenaga kerja penuh tanpa pengangguran itu sesuatu yang tak mungkin. Itu bagian dari dogma utopis masa lalu. Kami lebih tertarik untuk meningkatkan produktivitas dan pengangguran besar akan berkurang. Ini akan membuat mereka bekerja lebih keras, tak lagi banyak mengoceh serta akan membuat mereka melupakan waktu santai mereka (tea breaks).” Dia meraih gelasnya, “bersulang!”

“Bersulang,” jawabku. “Ini membuat Demokrasi Sosial tak lebih seperti kapitalisme AS, daripada sebagai ‘Third Way’.”

“Dengarkan James.” dia melotot sembari mengambil nafas dalam, “Dengan globalisasi hanya ada ‘One Way’, ‘there-is-no-alternative’. Kita hidup dalam dunia yang terglobalisasikan. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang kita tempuh bersama dengan Partai Buruh Baru-nya Tony Blair. Ini akan lebih berguna untuk para pekerja penasehat keuangan.”

“Baiklah, bagaimana kau membedakan antara Partai buruh Lama dengan Partai Buruh Baru?” saya bertanya, seperti seorang murid kepada guru Inggrisnya.

“Ide yang baru untuk saat yang baru: revolusi teknologi-dan ilmu pengetahuan, modernisasi, komputerisasi, dan pelayanan ekonomi baru. Kita membutuhkan suatu partai inklusif baru untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam pasar kerja.” Dia terdengar seperti seorang penulis the Financial Times yang terlalu banyak mengutip tetapi tetap dapat mengulas dengan enak. “Kami bahkan mendapatkan terlalu sedikit, benar-benar sedikit, sepotong kupon dalam papan.

Kau tahu mereka benar-benar bekerja mengawasi lembar-lembar saham satu kali dalam seminggu, yang mana yang benar-benar buruh.” Dia tergelak oleh lawakannya sendiri.

Saya menyunggingkan senyum, supaya dia ikut senang.

Setelah kembali ke hotel, saya merasa gusar dan frustasi. Guru favorit SMU saya mengatakan pada kami bahwa ada ‘Third Way’, sebuah alternatif demokrasi sosial. Dan saya tak akan membiarkannya salah. Misi saya, obsesi saya adalah untuk menyokong dia. Saya bepergian ke Paris dan mengontak teman bisnis saya.

“Saya ingin mendiskusikan Demokrasi Sosial yang bonafid,dengan seseorang yang berpengetahuan luas yang dapat mencerahkan saya tentang hal tersebut,” ujarku.

“Ya Baiklah. Kita akan bertemu besok.”

“Terima kasih, aku ingin menyaksikan benua lain, Eropa Selatan, dalam versinya tentang demokrasi sosial.”

“Baiklah James. Saya adalah anggota Partai Sosialis, kami punya banyak kecenderungan, dan saya memilih ‘grup utama.”

“Baiklah, mari kita melompat pada pokok perdebatannya. Apa menurutmu ‘Third Way’ itu?” Saya bertanya penuh harap.

“Kami di Perancis adalah pemimpin. Kami percaya bahwa kami adalah alternatif terhadap kapitalisme Anglo-Saxon yang biadab dan kolektifisme negara. Kami, Orang Perancis, menampilkan kebebasan Uni Eropa melawan ambisi global AS.”

“Ya itu semua bagus,” saya memotongnya, “tetapi bagaimana dengan negara kesejahteraan, pekerjaan penuh, pelayanan publik, ekonomi campuran?”

“Ahhh,” dia mengangkat alisnya. “Itu adalah ‘Gelombang Kedua’ dari demokrasi Sosial.”

“Jadi, apa ‘Gelombang Pertamanya?” Saya bertanya.

“Ekonomi negara, utopia kolektifis, mimpi revolusioner dari para pendiri Demokrasi Sosial pada abad ke 19. Gelombang kedua adalah sosialisme ‘Fordisme': modal membayar untuk kesejahteraan sosial. Itu adalah abad ke 20. Sekarang, kita berada dalam Gelombang Ketiga: tekhnologi pos-‘Fordist': tahapan revoluioner pos-industri. Kami kaum sosialis menguasai jalan menuju modernisasi, kami lwbih banyak memprivatisasi berbagai pelayanan publik daripada pelbagai rejim di Perancis sebelumnya sepanjang sejarah .” matanya membelalak dengan penuh kegairahan. “hanya kami yang dapat melakukan itu. Karena para pekerja, atau setidaknya pimpinan serikat buruh mempercayai kami dan bagaimanapun beberapa dari mereka mendapatkan banyak bantuan dana dari pemerintah untuk program ‘job-retraining’.”

“Dimana gagasan guruku tentang negara kesejahteraan?”?” saya berkata kepada iri sendiri setengah berbisik.

“Negara kesejahteraan menimbulkan ketergantungan, passifitas, dan kekurangan inisiatif. Jadi kami menurunkan subsidi bagi pengangguran dan menyediakan insentif untuk pelatihan pekerjaan dan mengambil apapaun tawaran dalam pasar kerja. Liberalisme sosial adalah gagasan yang revolusioner pada abad ke 21 ini.”

“Bagiku ini kedengaran seperti doktrin sayap kanan AS tentang “keserbakerjaan yang akan menggantikan kesejahteraan”, ujarku sambil menginterupsi gaya Gallicnya.

“Tidak, tidak. Kami percaya pada gagasan tentang melemahkan kapitalisme, tetapi tidak melalui negara, tetapi melalui tindakan dalam masyarakat sipil, yaitu ‘Third Force’… NGO’s, IT, Uni Eropa, kami menciptakan ekonomi baru, imperium baru yang berbasis pada kecakapan dan partisipasi, sebuah imperium yang memecah hambatan-hambatan nasional dan menyatukan seluruh manusia.”

“Lalu apa yang bisa dilakukan dengan gagasan ‘Third Way’ ini?’saya bertanya, kali ini agak bosan dengan penjelasan teoretisnya yang berkelok-kelok.

“Semuanya! Kami menolak imperialisme lama dan nasionalism. Di antara dua hal itu adalah ‘Third Way’, yaitu civil society, yang akan membimbing fungsi Bursa Efek kesejahteraan sosial dan kemanusiaan…”

“Ah, ini lagi ,” aku pikir. “Terima kasih. Kau baik sekali berasedia membagi waktumu untuk menjelaskan pada ku tentang makna ‘Third Way’.”

“Terima kasih, James.”

Saya beranjak ke pintu dengan bimbang. Tak ada lagi yang bisa dilakukan dengan gagasan guru saya tentang Demokrasi Sosial. Semuanya berlalu. Semuanya hanya pasar, pengangguran, rumah sakit privat. Kemana Demokrasi Sosial pergi?” saya berteriak ketika menuruuni gedung Champs D’Elysses.

Para pejalan kaki menoleh padaku seolah-olah saya baru saja kehilangan taruhan di bursa efek.

Seorang teman di New York, seorang pebisnis keturunan Rusia-Israel menasehati saya agar mencoba ke Israel.

Aaya terbang ke Israel dan menemui pejabat senior dalam Partai Buruh, salah seorang dermawan yang bersedia membagi waktunya demi saya. Dia berbicara tentang Early Labor, penduduk asli pada abad ke 19, atau Labor Zionists (pekerja yahudi), atau Kibbutzniks, sebuah kepercayaan tentang ketiadaan pengangguran, perawatan kesehatan umum, dan tentang solidaritas pekerja.

“Apakah semuanya melibatkan pekerja?” Saya bertanya.

“Tentu saja!” dia mengangkat tangannya, “Kami adalah gerakan sosialis demokratik. Kami mengorganisir Ashkenazim, Sephardics, dan Yahudi Ethiopia. Kami terbuka bagi semua ras.”

“Bagaimana dengan non-Yahudi, orang-orang Palestina?” saya bertanya.

“Ini adalah negara Yahudi. Kami adalah negara Yahudi demokratik. Orang-orang Arab tak dapat mengakui hal itu. Jadi, kami tak dapat menerima mereka. Biarkan mereka membentuk sendiri negara kesejahteraannya. Biarkan mereka pergi ke Jordan .” Dia berhenti sejenak. “kami melibatkan orang-orang Arab Israel di beberapa serikat buruh kami dan dulu mereka telah memilih partai kami. Tetapi…negara kesejahteraan, sebagaimana kau menyebutnya, diutamakan untuk kaum Yahudi yang hidup disini, khususnya terhadap orang-orang Russia yang mengharapkan bantuan dari negara ini. Jadi kami memiliki krisis fiskal. Kami harus membuat pilihan, sebagaimana umumnya negara demokratis: kami memilih untuk membiayai orang-orang Yahudi terlebih dahulu.”

“Wah, ini seperti negara kesejahteraan yang apartheid?” saya bertanya dengan lugu.

“Jadi siapa kau ini, seorang anti-Yahudi?” dia mulai kehilangan kesabarannya.

Saya terbang lagi pada hari berikutnya, dan tentu saja setelah lelah mencari, dan mendapatkan keterangan lagsung, telah mengamati serta memotret tiga dimensi tentang gagasan itu.

Saya langsung menuju ke Amerika Latin. Saya membuat keputrusan strategis dalam waktu yang tersisa. Saya memilih pergi ke jantung benua: Bolivia, yang pemerintahannya mempunyai pendirian Demokrasi sosial, dan salah satu peserta dalam gerakan Socialist International, yang telah memerintah dengan sebuah partai yang memiliki nama keren, ‘The Revolutionary Left Movement’ atau MIR. Tetapi kejadiannya sungguh berbeda; para pemimpinnya adalah tertuduh dalam perdagangan obat terlarang, negara itu mengikuti jalan IMF agar menutup tambang timahnya dan memecat semua penambangnya, dan modus operendinya adalah menggunakan keuangan negara untuk menyuap pimpinan serikat buruh yang keraskepala, dan mengangkut petani miskin untuk mengadakan rapat umum dan membayar mereka dengan sekerat daging dan bir untuk menyanyikan slogan politik yang sesuai dengan selera rejim.

Ketika aku kembali ke AS, saya mengakui bahwa gagasan lama tentang Demokrasi sosial sebagaimana yang dijelaskan guruku kini tak lagi eksis. Demokrasi sosial telah dirubah, direnovasi, diselewengkan, diabaiakan dengan ideologi-ideologi baru. Demokrasi sosial, yang benar-benar hidup hari ini dan selamanya adalah kendaraan bagi bagi investasi para bankir teknokrat, spekulan, dan penjual obat-obat terlarang. Demokrasi sosial tak lagi bersaing dengan dengan kaum komunis, tetapi bersanding dengan liberalisme.

“Itukah inti demokrasi sosial?” (Diterjemahkan oleh Dian Yanuardy)